Dissenting Opinion dalam Putusan Sengketa Pilpres 2024
Dissenting opinion menjadi dalam putusan sengketa Pilpres 2024 yang diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu juga menjadi peristiwa bersejarah yang tercatat. Dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi itu datang dari tiga hakim, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.
Dissenting opinion ini menjadi hal yang pertama dalam sejarah sidang sengketa pilpres di MK, mengangkat sorotan terhadap beberapa poin krusial.
1. Politisasi Bantuan Sosial (Bansos):
Hakim Saldi Isra menyoroti politisasi bansos jelang Pilpres yang potensial menimbulkan konflik kepentingan. Ia berpendapat bahwa pembagian bansos secara masif oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat memengaruhi keseimbangan politik dalam proses pemilihan.
2. Keterlibatan Aparat Negara:
Saldi Isra juga mencatat ketidaknetralan Pejabat Pelaksana Tugas (Pj) Kepala Daerah serta masalah netralitas dalam mobilisasi penyelenggara negara. Meskipun dugaan pelanggaran pemilu dilaporkan, beberapa di antaranya tidak terbukti, menurutnya.
3. Dana Operasional Presiden (DOP):
Enny Nurbaningsih menyoroti penggunaan dana operasional presiden yang diduga untuk kepentingan Pilpres. Ia menekankan perlunya pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah untuk memastikan kejujuran dan keadilan pemilu.
4. Politik Dinasti dan Defisit Demokrasi:
Arief Hidayat mengkritik peran Presiden Joko Widodo dalam memihak pada paslon tertentu, menyebabkan politik dinasti dan penurunan kualitas demokrasi. Ia menekankan pentingnya mengoreksi pelanggaran prinsip-prinsip pemilu fundamental untuk menjaga integritas demokrasi.
Dissenting opinion ini tidak hanya menghadirkan perbedaan pandangan dalam sidang sengketa pilpres, tetapi juga menyoroti tantangan terhadap integritas pemilu dan kualitas demokrasi Indonesia.
Meskipun mayoritas hakim MK menolak gugatan, kehadiran dissenting opinion memberikan pijakan untuk evaluasi lebih lanjut terhadap proses pemilu dan penegakan keadilan di masa depan. Dengan demikian, peran MK sebagai penjaga konstitusi dan penegak keadilan semakin teruji dan relevan dalam memastikan proses demokrasi yang berintegritas di Indonesia.
